Liputan6.com, Jakarta Menjadi pengusaha dan memulai bisnis baru tentunya memerlukan persiapan yang matang. Dalam hal ini, tidak hanya mematangkan dalam hal materi, namun juga kesiapan diri Anda.

Terdapat banyak pengusaha yang sudah memulai bisnisnya di Indonesia. Apalagi mengingat kompetitor lain memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang.

Tentunya dalam bisnis, Anda tidak hanya mengorbankan biaya, melainkan juga menginvestasikan waktu dan pemikiran Anda. Melansir dari Business 2 Community, Selasa (29/3/2016) berikut adalah tips yang harus diketahui para pengusaha agar bisnisnya sukses.

1. Tetap fokus

Ketika menjalankan bisnis, berarti Anda perlu menguasai sejumlah keterampilan. Daripada memutuskan untuk buru-buru membangun website, merancang brosur atau membuat video YouTube, sebaiknya Anda memikirkan inti dan kekuatan pada bisnis Anda terlebih dahulu. Dengan begitu Anda bisa fokus pada langkah-langkah yang sesuai, tidak melakukan hal yang percuma.

2. Perbanyak relasi

Ketika bicara soal pemasaran, relasi menjadi kunci penting. Mulailah untuk mencari seseorang di luar sana dan beri tahu mereka tentang bisnis Anda. Ini adalah cara yang yang bagus untuk memperkenalkan Anda dan produk Anda. Selain itu, Anda juga bisa membangun komunitas dengan orang-orang yang memiliki satu pemikiran dengan Anda dan belajar untuk mengembangkan bisnis Anda.

3. Belajar dari yang lain

Dapatkan satu atau dua tutor yang memiliki pengalaman pada bisnis Anda atau bidang terkait bisnis. Dengarkan semua yang mereka katakan tentang kesalahan pada pemasaran yang pernah mereka buat dan hal yang mereka pelajari dari kegagalan tersebut. Akan jauh lebih baik untuk belajar dari kesalahan orang lain daripada belajar dari kesalahan Anda sendiri.

Source: liputan6.com

Liputan6.com, Jakarta - Pondok Pesantren ‎Terpadu Darul Muttaqin Surabaya bisa melakukan penghematan dalam penggunaan bahan bakar untuk memasak setelah menggunakan gas bumi yang dipasok oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN). Penghematan yang mampu didapat oleh pondok pesantren tersebut mencapai Rp 300 ribu per bulan.

Kepala Bidang Saran dan Prasarana Pesantren Terpadu Darul Muttaqin Luthfi Zamroni mengatakan, sebelum menggunakan gas bumi, pondok Pesantren tersebut menggunakan gas tabung. Setiap bulan, gas tabung yang digunakan mencapai 10 tabung hingga 12 tabung.

"Kami menggunakan tabung 12 kg. dalam satu bulan kebutuhannya 10 tabung, tapi kadang juga bisa mencapai 12 tabung,‎" kata Luthfi, kepada Liputan6.com, seperti ditulis Selasa (29/3/2016).

 Baca Juga

Liputan6.com, Jakarta - Siapa yang tak mengenal Bill Gates, orang paling kaya di dunia saat ini. Kekayan penemu pencipta Microsoft ini mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun.

Melansir dari zdnet.com, Selasa (29/3/2016) setelah Microsoft go public 30 tahun yang lalu, Bill Gates masih memiliki 45 persen saham dari perusahaan. Kalau saja ia memegang seluruh sahamnya, Gates akan bernilai US$ 193 miliar hingga hari ini, bukannya US$ 81 miliar.

Titik utama Gates menjadi orang terkaya di dunia bukan karena niatnya. Bahkan dia menolak untuk mengambil modal usaha untuk berkembang lebih cepat. Gates mencoba untuk menghindari go public, bahkan setelah pesaingnya seperti Lotus Development dan Ashton-Tate melakukan hal tersebut dan mendapatkan tumpukan uang setelahnya.

Tahun 1986, Majalah Fortune mengungkapkan, Microsoft tidak didominasi oleh investor modal ventura seperti pesaing lainnya. Dengan keuntungan sebelum pajak berjalan setinggi 34 persen dari pendapatan, Microsoft tidak membutuhkan bantuan uang lain untuk memperluas bisnisnya.

Tentu saja Microsoft masih merupakan perusahaan kecil pada saat itu dengan omset US$ 140 juta. Ketika saham Microsoft dibuka di US$ 21, Gates hanya mendapatkan US$ 1.6 juta dari saham yang dia jual. Bahkan setelah saham menetap di US$ 31,25, keuntungan Gates juga hanya mencapai US$ 350 juta.

Jadi, alasan sebenarnya Gates menjadi kaya adalah karena nilai setiap saham Microsoft meningkat sekitar 60.000 persen. Sebagian besar pertumbuhan didorong oleh keberhasilan Windows 95 dan Microsoft Office.

Gates seharusnya bisa lebih kaya. Namun dia mengundurkan diri sebagai CEO pada Januari 2000, dan mulai bekerja paruh waktu pada tahun 2006. Kemudian Gates berhenti bekerja pada tahun 2008, meskipun tetap menjadi ketua hingga 2014. Dia juga menjual hampir seluruh saham Microsoft nya, hingga kini Gates memiliki saham kurang dari 3 persen.

 

(Shabrina Aulia Rahmah)

 

 

Source: liputan6.com

Liputan6.com, Jakarta Riset yang dikeluarkan oleh Business Insider mengungkap bahwa rata-rata pekerja menghabiskan 90.000 jam dalam hidupnya untuk bekerja. Hal ini menandakan bahwa pekerjaan dapat mengambil porsi yang begitu besar dalam hidup seseorang.

Pekerjaan yang sesuai dengan minat dapat membuat seseorang untuk lebih giat dalam bekerja. Namun apabila pekerjaan tersebut tidak dijalani dengan semangat yang besar, banyak orang yang justru menjadi frustasi dan akhirnya jenuh untuk bekerja.

Lalu bagaimana cara tahu tanda-tandanya? Melansir marcandangel.com, Senin (28/3/2016) berikut ulasannya:

1. Sulit untuk bangun di pagi hari

Apakah Anda sering sulit untuk bangun dan memaksa diri Anda bersiap-siap untuk kerja di pagi hari? Jika ya, berarti Anda harus berhati-hati. Ini mungkin bisa menjadi salah satu tanda bahwa Anda sudah mulai jenuh dalam bekerja.

2. Tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan

Banyak keputusan yang harus dibuat untuk mendukung kemajuan sebuah perusahaan. Apabila Anda sudah mulai tidak diajak ikut serta dalam mengambil keputusan, maka bisa jadi rekan kerja Anda melihat kinerja Anda sudah menurun.

Source: liputan6.com

Liputan6.com, Jakarta - Untuk Anda yang telah memiliki pekerjaan yang mapan baik itu dari segi penghasilannya maupun dari kenyamanan Anda dalam bekerja, ada kalanya menginginkan sesuatu hal yang baru dalam kehidupan yang dijalani.

Termasuk juga sumber penghasilan baru, mungkin sebagian besar dari Anda berada di kondisi yang sudah lelah untuk bekerja menjadi seorang pegawai.

Seringkali untuk mencari tahu sumber penghasilan baru lain dari pekerjaan Anda saat ini. Namun permasalahan yang sering kita dengar ialah keterbatasan waktu untuk mengembangkan diri, maka mau tidak mau Anda hanya terfokus terhadap pekerjaan yang dijalani sekarang.

Jika saat ini Anda berstatus sebagai pegawai, maka cari tahu trik untuk menciptakan peluang bisnis baru, agar anda bisa leluar dari kegiatan rutinitas yang biasa dijalani.

Supaya tidak salah langkah, ada baiknya Anda menyimak rangkuman enam kiat untuk meciptakan sumber penghasilan baru yang bisa diaplikasikan dengan mudah, seperti dikutip dari www.cermati.com, Senin (28/3/2016).

1. Jangan Tinggalkan Pekerjaan Anda Sekarang

Anda boleh saja beranggapan kalau menjadi entrepreneur itu mudah. Namun apabila jika Anda belum siap untuk merasakan kekecewaan atau gagal, mohon jangan tergesa-gesa untuk meninggalkan pekerjaan Anda sekarang.

Perlu diingat Anda masih membutuhkan pekerjaan yang sekarang untuk melanjutkan kehidupan Anda.

Mengambil langkah untuk meninggalkan pekerjaan sekarang akan membuat bingung Anda untuk menghidupi diri, apalagi kalau sudah mempunyai keluarga.

Di samping itu Anda harus mengetahui untuk membangun sebuah usaha baru diperlukan waktu yang tidak singkat.

2. Cari Minat Anda yang Sesungguhnya

Sebelum Anda mengambil langkah untuk berhenti dengan pekerjaan yang sekarang, ada baiknya Anda memikirkan usaha apa yang hendak dijalankan. Anda bisa menjaring dengan mencari minat yang sesungguhnya dan dapat berpotensi menghasilkan sumber penghasilan baru.

Jika Anda menjalankan sebuah bisnis sesuai minat, maka untuk mendapatkan peluang kesuksesan akan semakin besar, dan juga bisnis akan bisa dijalankan dengan mudah bila dilakukan atas dasar minat yang tepat.

Cari tahu minat bisnis Anda, misalnya apakah pada peluang bisnis otomotif, bisnis kuliner, atau bahkan menjadi seorang ahli tenaga medis.

Source: liputan6.com

Liputan6.com, Jakarta - Selamat Sore,

Saya mau tanya, saya sudah mempunyai NPWP tapi saya termasuk di bawah PTKP (tidak dipotong pph 21 / NIHIL) dan saya harus tetap lapor pajak. Untuk Lapor Pajak dengan Pajak NIHIL dan di bawah PTKP,  bagaimana cara dan dokumen yang harus dilengkapi apa saja?

Ikkeag.....@gmail.com

 

Jawaban

Yth. Saudari Ikke Agustin,

Sesuai ketentuan perpajakan Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Jadi meskipun Saudari mempunyai NPWP, tetapi jika penghasilan neto Saudara tidak melebihi PTKP maka Saudari tidak wajib menyampaikan SPT.

Demikian penjelasan kami. Semoga membantu.
Salam,

 

Fitrah Purnama Megawati, S.Sos
Citas Konsultan Global
www.citasco.com

Jl. Ciputat Raya No. 28 C Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

 

 

Source: liputan6.com

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui rencana Pertamina melegalkan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran, dengan membentuk badan usaha.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, rencana tersebut harus dikaji dengan mempertimbangkan aspek keamanan.

"Masih dibahas itu. Yang Pertamini, Itu harus dikelola dengan baik tentang safety segala macam," kata Wiratmaja, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Wiratmaja menuturkan, aspek keamanan merupakan hal utama untuk menjual BBM, jika tidak akan membahayakan masyarakat. Kalau aspek keamanan sudah terpenuhi maka penjualan BBM eceran dapat legal.

"Kita lihat dulu safety-nya seperti apa. Kalau kriterianya terpenuhi, why not. Safety yang penting," ujar Wiratmaja.

Liputan6.com, Jakarta - Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan masih alami koreksi pada perdagangan saham Selasa pekan ini. Sentimen bursa global dan harga minyak masih mempengaruhi laju IHSG.

Kepala Riset PT Universal Broker Securities, Satrio Utomo menuturkan, IHSG berpotenasi melemah dengan kisaran 4.725-4.810. Satrio menilai, pergerakan arah bursa saham global belum jelas sehingga mempengaruhi laju IHSG. Selain itu, harga minyak global yang masih akan tertekan juga memberikan sentimen ke IHSG.

"Dari internal sektor saham barang konsumsi masih akan tertekan pada Selasa pekan ini," ujar Satrio saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (29/3/2016).

Sementara itu, Analis PT Asjaya Indosurya Securities, William Suryawijaya menuturkan kondisi tekanan pada IHSG terlihat sedang menguji level support 4.743. Sedangkan target resistance berada di level 4.855.

 

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengincar para mahasiswa sebagai Wajib Pajak dengan potensi menggiurkan. Salah satu pendekatannya dengan memasukkan perpajakan sebagai salah satu mata kuliah perguruan tinggi dan mengimbau para mahasiswa menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dengan Menristek Dikti Muhammad Nasir terkait Peningkatan Kerjasama Perpajakan melalui Ristek Dikti.

Juga penandatanganan MoU antara DJP serta Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan soal Peningkatan Kesadaran Pajak melalui Pembelajaran dan Kewahasiswaan di Pendidikan Tinggi.

 

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan penerimaan pajak di 2016 mencapai Rp 1.360 triliun. Target tersebut cukup tinggi jika dibanding dengan realisasi penerimaan pajak pada tahun lalu yang tercatat Rp 1.060 triliun.

Di bawah kepemimpinan Ken Dwijugiasteadi, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan berusaha keras agar target penerimaan pajak tersebut tercapai. Meskipun dipandang beberapa pengamat target tersebut terlampau tinggi, Ditjen Pajak tetap berupaya semaksimal mungkin agar target tersebut bisa tercapai.

Berbagai program pun dijalankan oleh Dirjen Pajak. Selain itu, beberapa rencana pengenaan pajak baru pada tahun lalu kembali digulirkan pada tahun ini.

Salah satu program Dirjen Pajak untuk mencapai target penerimaan pajak adalah menambah personel. Pada Senin (28/3/2016), Ken melantik 643 tenaga fungsional pemeriksa pajak di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta.

"Kami melantik 643 pemeriksa pajak secara serentak. Mereka akan melakukan pekerjaan penting ini di tahun penegakan hukum dan ekstensifikasi," kata Ken saat Konferensi Pers di kantornya.

Ia mengakui, fungsi tenaga pemeriksa pajak ini bukan sekadar memeriksa secara detail setiap laporan pajak dari Wajib Pajak, tapi juga melakukan ekstensifikasi atau perluasan pajak.

"Diharapkan para tenaga fungsional pemeriksa pajak dapat bekerja keras dan profesional, serta menjaga integritas dalam melaksanakan pemeriksaan kepada Wajib Pajak karena target penerimaan pajak mencapai Rp 1.360 triliun," jelas dia.

Kejar pengemplang

Selain menambah personel, program lain yang juga dilakukan oleh Ditjen Pajak adalah mengejar para pengemplang pajak.

Ditjen Pajak menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi. Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban menyetor pajak di Indonesia.

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi saat Konferensi Pers Pelantikan Pemeriksa Pajak mengungkapkan, 2.000 perusahaan tersebut merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditangani Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Khusus.

"Yang dimaksud tidak membayar pajak adalah mereka tidak membayar PPh Badan Pasal 25 dan 29 karena merugi terus-menerus. Tapi perusahaannya masih eksis," kata Ken.

DJP akan menelusuri lebih dalam terkait kebenaran hal tersebut. Menurut Ken, sebanyak 2.000 perusahaan multinasional mengemplang pajak PPh Badan 25 dan 29. Sementara pajak lainnya, diakui Ken, perusahaan asing tersebut memenuhi kewajiban.

Sedangkan tiga modus yang dilakukan adalah, pertama, perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga sangat rawan terjadi proses transfer pricing. Ditjen Pajak mempertanyakan pembayaran royalti yang tetap disetorkan anak usahanya di Indonesia kepada induk perusahaannya.

Kedua, ribuan perusahaan multinasional itu merugi karena banyak perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak, seperti tax holiday dan tax allowance saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada waktu pengajuan pengaduan, perusahaan ini kerap meninggikan biaya pembelian barang modalnya.

Ketiga, diakui Mekar, perusahaan itu sering berganti nama. Tujuannya untuk mendapatkan kembali insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi.

Naikkan tarif pajak


Dirjen Pajak juga tengah mengkaji kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk hasil tembakau atau rokok hingga mencapai 10 persen pada 2019. Rencananya penetapan tarif tersebut dilakukan secara bertahap.

Direktur Peraturan Perpajakan II DJP, Irawan mengatakan, Kemenkeu masih pikir-pikir memungut kenaikan tarif PPN rokok pada 2017, mengingat tahun ini sudah diberlakukan penyesuaian tarif menjadi 8,7 persen mulai 1 Januari 2016. Sebelumnya pemerintah mengenakan tarif PPN rokok 8,4 persen.

"Tahun depan belum (dinaikkan). Nanti kita evaluasi kalau 8,7 persen berjalan dengan baik, kita akan ubah (tarifnya)," tegas Irawan.

Ke depan, sambungnya, DJP menargetkan normalisasi tarif PPN produk hasil tembakau sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Unit Eselon I Kemenkeu ini pernah menyebut tarif PPN tembakau yang ideal adalah sebesar 9,1 persen atau mendekati tarif murni objek PPN 10 persen.

Lanjutkan rencana awal

Dirjen Pajak juga akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jalan tol untuk kendaraan pribadi golongan I sebesar 10 persen pada 2016 ini. Peraturan Pemerintah (PP) terkait kebijakan tersebut rencananya bakal terbit di pertengahan tahun ini.

Irawan mengatakan, PP yang mengatur pengenaan pajak jalan tol sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). "PP sudah proses pemarafan," tegasnya.

Dengan begitu, ia berharap, PP tersebut akan terbit pada semester I 2016. Kebijakan pungutan PPN 10 persen ini mundur dari rencana awal. Semula, aturan ini diharapkan bisa mulai diberlakukan pada 1 April 2015, namun rencana tersebut mundur karena alasan tertentu. "Mudah-mudahan kali ini tidak gagal lagi," ujar Irawan.

Skema pengenaan PPN tol 10 persen untuk kendaraan pribadi golongan I ini rencananya bertepatan dengan kenaikan tarif jalan tol di beberapa ruas yang terjadi setiap dua tahun sekali. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. "Skemanya tetap per ruas supaya tidak seolah-olah naik dua kali," cetusnya. (Gdn/Zul)

Source: liputan6.com

Liputan6.com, Jakarta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi bakal tertekan pada perdagangan saham Selasa (29/3/2016).

Analis PT Reliance Securities Lanjar Nafi menerangkan pelemahan IHSG pada perdagangan saham kemarin mengikuti pergerakan Bursa Asia yang mayoritas melemah. Lanjar mengatakan pelemahan tersebut disebabkan oleh pengutan dolar Amerika Serikat (AS).

"Investor asing pun melakukan aksi jual sebesar Rp 487,76 miliar seiring pelemahan rupiah memimpin penurunan di pasar negara berkembang," kata dia dalam ulasannya.

Dia memperkirakan IHSG ditutup pada level support 4.700 dan resistance pada level 4.800.

Liputan6.com, New York - Harga emas naik tipis dipicu pelemahan dolar yang didorong laporan data AS yang tercatat lebih rendah dari perkiraan.

Namun harga emas mendekati posisi terendah dalam satu bulan, di mana investor fokus pada pidato pejabat Federal Reserve yang bisa menjadi petunjuk lebih lanjut tentang potensi kenaikan suku bunga acuan.

Harga emas di pasar spot naik 0,3 persen menjadi US$ 1.219,56 per ounce, setelah sempat menyentuh sesi rendah US$ 1.208,15 per barel.

Harga emas memasuki posisi termurah sejak 23 Februari, dengan kehilangan 3 persen pada pekan lalu. Ini merupakan penurunan mingguan terbesar sejak November di tengah spekulasi bahwa kenaikan suku bunga acuan AS bisa terjadi pada bulan depan.

Adapun nilai tukar dolar AS jatuh dari posisi tertinggi dalam hampir dua minggu dari sekeranjang mata uang lainnya. Ini setelah data belanja konsumen AS menunjukkan kenaikan sedikit pada Februari dan inflasi secara keseluruhan tercatat turun.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan mengumumkan Paket Kebijakan Jilid XI pada Selasa (29/3/2016) ini. Terkait itu, mengutip agenda istana, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menggelar Rapat Terbatas perihal waktu bongkar muat pelabuhan (dwelling time) pada pukul 15.00 WIB.

Dwelling time merupakan salah satu poin yang akan dirilis dalam Paket Kebijakan Jilid XI ini. Pengumuman paket kebijakan XI rencananya akan dilakukan para menteri terkait di Kantor Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya menjelaskan setidaknya ada lima poin kebijakan yang ada dalam paket XI ini.

"Yang ada besok adalah pengumuman paket kebijakan ke XI," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Liputan6.com, Jakarta - Bursa Asia dibuka bervariasi pada perdagangan saham pada Selasa pekan ini. Pasar saham Jepang dan Australia melemah namun Bursa saham Korea Selatan menguat.

Mengutip CNBC, Selasa (29/3/2016), Indeks Nikkei Jepang melemah 0,82 persen. Sedangkan indeks Topix Jepang juga turun 0,77 persen. Untuk Indeks Kospi Korea Selatan menguat 0,41 persen.

Indeks ASX 200 Australia juga membukukan penurunan di awal perdagangan. Penurunan ASX 200 mencapai 0,49 persen. Perdagangan hari ini merupakan perdagangan pertama setelah libur Paskah.

Liputan6.com, Jakarta - Adanya jaringan pipa gas di kota-kota besar dinilai membawa keuntungan bagi bisnis perhotelan. Pasalnya, harga gas yang dipasok dari pipa jauh lebih murah ketimbang gas dari tabung.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani mengatakan dalam bisnis perhotelan, gas biasanya digunakan untuk kebutuhan memasak dan bahan bakar mesin pemanas air (boiler).

"Biasanya untuk memasak atau ada beberapa hotel untuk boiler (pemanas air), tapi tergantung hotelnya," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Liputan6.com, Jakarta - Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik Rp 3.000 menjadi Rp 563 ribu per gram pada Selasa (20/3/2016) dibandingkan sebelumnya Rp 560 ribu per gram.

Harga pembelian kembali (buyback) emas Antam juga naik Rp 3.000 menjadi Rp 514 ribu per gram. Harga pembelian kembali ini artinya jika Anda menjual emas yang dimiliki, Antam akan membelinya di harga Rp 514 ribu per gram.

Adapun pembayaran buyback dengan volume di atas 1 kilogram (kg) akan dilakukan maksimal dua hari setelah transaksi dengan mengacu kepada harga buyback hari transaksi.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku mendapat porsi 10 persen dalam pengelolaan Blok Masela. Namun hal ini masih menunggu rencana‎ pengembangan (Plan Of Development/POD) fasilitas pengolahan gas di darat sesuai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, itu sudah menjadi komitmen pemerintah untuk memberikan kewenangan kepada Pemda Maluku untuk ikut mengelola Blok Masela.

"Itu kan komitmen oleh menteri sudah diberikan kepada pemerintah Maluku‎," kata Wiratmaja, di Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Namun saat ini Pemerintah Daerah Maluku belum bisa terlibat, karena masih menunggu ‎usulan POD disetujui. Saat ini POD Blok Masela sedang dikaji ulang karena keputusan Presiden Jokowi tentang pengolahan gas yang dibangun di darat.

Liputan6.com, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghapus kebijakan three in one (3 in 1). YLKI mengajukan ide lain untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menjelaskan YLKI setuju dengan wacana Ahok yang akan menghapus 3 in 1 di Jakarta. Menurut YLKI, kebijakan tersebut terbukti tidak efektif sebagai sarana pengendalian lalu lintas.

"Three in one gagal mengatasi kemacetan di Jakarta, khususnya koridor Soedirman-Thamrin. Toh Soedirman-Thamrin tetap macet," kata Tulus di Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jendral Pajak (DJP) ‎Kementerian Keuangan di Kantor Pusat DJP, Jakarta pada Selasa (29/3/2016). Hadir dalam pengarahan tersebut para estelon II dan Kepala Kantor Perwakilan Pajak di seluruh Indonesia.

Sebelum memulai arahan, Jokowi mendapat cerita dari Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi mengenai kondisi organisasi DJP. Salah satu yang diungkapkan kepada Jokowi adalah hampir 50 persen pegawai DJP merupakan para pemuda yang berprestasi.

"Tadi saya hampir 30 menit diberi informasi baik kondisi personil, sistem yang sudah jalan di DJP. Saya senang sekali bahwa dari data, dari total pegawai 37.900 pegawai, ada 18.900 yang muda-muda, umur masih 26 sampai 40 tahun. Tadi diberi informasi, ini jago IT semua," kata Jokowi di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Liputan6.com, Jakarta - Perkembangan teknologi informasi selalu diiringi dengan perkembangan kejahatan di dunia maya (cyber crime). Seketat apapun tingkat keamanan dalam sebuah sistem teknologi informasi, para hacker akan selalu mencoba untuk menembusnya. Inilah tantangan ke depan bagi pemerintah, pelaku bisnis, hingga masyarakat untuk menjaga dan melindungi keamanan data supaya terhindar dari kasus pembobolan.

Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ilya Aviaanti dalam forum diskusi Cyber Security : Opportunities & Challenges, mengungkapkan, perkembangan teknologi informasi di sebuah industri tidak bisa lagi dibendung. Peluang tersebut muncul seiring maraknya kehadiran bisnis baru yang mengandalkan teknologi informasi, seperti bisnis start up, e-commerce, dan lainnya.

"Di sini peran serta dari lembaga keuangan‎ untuk memfasilitasi bisnis tersebut tumbuh dan berkembang. Sementara OJK bertugas mempercepat literasi keuangan, termasuk menggunakan teknologi informasi,"paparnya di Gedung Menara Merdeka, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mempunyai program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM), yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

Di dunia internasional, program tersebut dikenal juga dengan conditional cash transfers (CCT).
Dalam jangka pendek, program ini bertujuan mengurangi beban RTSM.

Sedangkan secara jangka panjang, adanya program ini diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Dengan demikian, generasi berikutnya dalam sebuah keluarga dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Lantas siapa saja yang bisa ikut dalam program ini?

Untuk memperbaiki sasaran penerima PKH, sejak 2012 data awal untuk penerima manfaat PKH diambil dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh TNP2K. Sampai dengan 2014, ditargetkan cakupan PKH adalah sebesar 3,2 juta keluarga.

 

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) siap menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi atau Pertamax Cs. Besaran penurunan untuk Pertalite, Pertamax dan Pertamax Plus dan Pertamina Dex adalah Rp 200 per liter.

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, penurunan harga BBM non subsidi tersebut berlaku di akhir maret atau paling lambat awal April 2016. Seluruh wilayah di Indonesia akan menikmati penurunan harga BBM tersebut. "Kisaran penurunannya Rp 200 per liter dan untuk semua produk non subsidi," kata Bambang, di Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Berdasarkan perhitungan Liputan6.com, ‎khusus untuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya, jika mengalami penurunan Rp 2.00 per liter,
harga Pertalite turun dari Rp 7.500 per liter menjadi Rp 7.300 per liter. Harga Pertamax yang memiliki kadar RON 92 akan turun menjadi Rp 7.550 per liter dari sebelumnya Rp 7.750 per liter.

Liputan6.com, Jakarta - ‎Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan, satu perusahaan farmasi asal Korea Selatan tertarik membuka pabrik bahan baku obat serta pusat riset di Indonesia. Nilai investasi tersebut diperkirakan mencapai US$ 95 juta atau setara Rp 1,1 triliun (estimasi kurs: 12.500 per dolar AS).

Pembangunan pusat riset tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengembangkan berbagai jenis obat. Kemudian, diharapkan adanya transfer pengetahuan bagi industri farmasi.

‎Kepala BKPM Franky Sibarani akan terus mengawal rencana investasi tersebut. Dia berharap ketergantungan Indonesia akan obat impor dapat berkurang.

Liputan6.com, Jakarta - Investor asal Australia tengah mencari partner lokal untuk bisa menanamkan modal di sektor energi baru dan terbarukan (renewable energy) di Indonesia. Teknologi yang akan digunakan adalah panel solar terapung yang dapat dioperasikan melalui medium perairan yakni waduk atau situ.

Investor menawarkan skala proyek yang dikerjakan di Indonesia sebesar 30 mega watt (MW) yang tersebar di seluruh Indonesia dengan nilai proyek US$ 150 juta (setara dengan Rp 1,87 triliun). Perusahaan akan membangun pabrik atau material pendukungnya di Indonesia dengan nilai investasi mencapai US$ 35 juta.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, minat investasi yang diterima merupakan identifikasi dari kantor perwakilan BKPM di Sydney.

“CEO perusahaan menyampaikan bahwa mereka mengembangkan teknologi floating solar panel sedemikian rupa, sehingga dapat menyesuaikan dengan debut dan ketinggian air yang ada serta mampu membersihkan alga atau ganggang hijau yang dapat mencemari situ atau waduk,” ujarnya dalam keterangan resmi kepada media, Selasa (29/3/2016).

Liputan6.com, Jakarta Bank Sentral Bangladesh harus menelan pil pahit karena uang senilai US$ 81 juta atau Rp 1,06 triliun ludes akibat pembobolan yang dilakukan hacker. Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun perbankan nasional perlu belajar dari pengalaman itu dengan menegakkan hukum dan peraturan terkait kejahatan dunia maya atau cyber crime.

Ketua Tim Koordinasi dan Mitigasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Gildas Deograt Lumy menegaskan, BI, OJK dan pemerintah harus saling bahu membahu mengamankan sistem informasi perbankan secara serius.

"Jangan berasumsi kalau sistem itu hanya infrastruktur server, jaringan, perangkat pengguna dari hardware, tapi juga sampai brainware dan orangnya. Kalau bicara analisis risiko jangan dipotong-potong," tegasnya saat ditemui usai Forum Cyber & Security di Jakarta, Selasa (29/3/2016).

 

Liputan6.com, Jakarta - Mayoritas bahan baku obat-obatan dan farmasi di Indonesia masih dipasok dari luar negeri alias impor. Pemerintah bakal mendorong bahan baku obat agar diproduksi di Indonesia. Dengan begitu, harga obat-obatan akan lebih murah.

Saat ini terdapat sekitar 216 industri farmasi dan alat kesehatan yang mendominasi pasar obat nasional. Pangsa pasarnya mencapai 76 persen. Namun, bahan baku dari produk yang mereka hasilkan mayoritas masih impor.

"Kalau dipelajari dari yang 76 persen itu, impor 95 persen untuk bahan baku obat," ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam pengumuman paket kebijakan ekonomi XI di Istana Presiden, Selasa (29/3/2016). 

 

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah kembali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid XI yang di dalamnya terdiri dari empat poin. Salah satunya mengenai program Kredit Usaha Rakyat (KUR) baru yang diperuntukkan untuk industri yang berorientasi ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan layaknya KUR yang disalurkan perbankan, KUR orientasi ekspor ini juga memiliki bunga sembilan persen.

"Ini menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang terpadu bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," kata Darmin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Darmin menuturkan, selama ini UMKM yang ada di berbagai wilayah Indonesia sebenarnya memiliki kualitas produk yang layak untuk ekspor. Hanya saja, pelaku usaha itu tidak memiliki modal untuk merambah langsung pasar internasional.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menegaskan kendaraan digunakan dalam aplikasi transportasi online bukan kendaraan atas nama pribadi. Kendaraan tersebut harus atas nama badan usaha yang dibentuk oleh pemilik kendaraan, seperti koperasi.

Dia mengatakan, jika kendaraan tersebut atas nama pribadi, dirinya khawatir tidak ada kontrol terhadap perawatan kendaraan tersebut.

"STNK tidak boleh atas nama pribadi tapi atas nama koperasi. Kalau anda sewakan terus tidak mungkin di-service. Karena kalau di-service kan terhenti, tidak ada pemasukan," ujarnya di Jakarta, Selasa (29/3/2016).

 

Liputan6.com, Jakarta
Bukan rahasia lagi jika kondisi lalu lintas Jakarta kian macet. Banyak kerugian yang timbul dari kemacetan tersebut. Presiden Joko Widodo menyebut dalam setahun puluhan triliun uang menguap karena macet Jakarta.

"Di Jakarta dari hitungan dan data yang saya terima, 1 tahun kita kehilangan Rp 28 triliun karena kemacetan. Di Bandung ke Jakarta kita kehilangan Rp 7 triliun karena kemacetan. Tiap tahun secara hitungan makro kita kehilangan kurang lebih Rp 35 triliun," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Oleh karena itu, Jokowi meminta segera dibangun Light Rapid Transport (LRT) di ibukota. Dengan adanya moda transportasi itu, maka rakyat diberi pilihan alternatif. Niscaya, kemacetan pun akan berkurang.

 

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI. Salah satu kebijakan dalam paket tersebut adalah pencanangan program penyaluran kredit baru melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program KUR ini dikhususkan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor dengan besaran bunga 9 persen.

Darmin menjelaskan, dana yang disalurkan untuk program KUR orientasi ekspor ini tidak terlalu besar. Sementara penyaluran akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Jadi ini PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk PNM (PT Permodalan Nasional Madani). Program di bawah BUMN tapi yang merancang ini Menteri Keuangan dan BUMN," kata Darmin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan‎ (KKP) memanfaatkan sektor perbankan guna memaksimalkan investasi serta pembiayaan industri perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, usaha mikro kecil dan menengah di sektor kelautan dan perikanan mengalami pertumbuhan‎ berkat komitmen pemberantasan illegal fishing.Carav 

“Produksi perikanan tangkap pada Triwulan III 2015 mencapai 1,75 juta ton, sementara perikanan budidaya mencapai 3,83 juta ton," kata Susi, dalam konferensi pers di Hotel Kempinski lndonesia, Selasa (29/3/2016).

 

Liputan6.com, Jakarta - Pendidikan merupakan jalur tepat yang dapat ditempuh apabila seseorang ingin sukses dalam berkarir. Banyak orang yang ingin menempuh pendidikan yang tinggi agar mampu menggapai mimpi yang ia cita-citakan.

Begitu juga dengan para CEO hebat dunia. Sebelum duduk di kursi kesuksesannya sekarang, mereka ternyata pernah berjuang untuk menggapai gelar pendidikan di bangku kuliah.

Apa saja jurusan yang diambil CEO di bangku kuliah? Melansir cnbc, Selasa (29/3/2016) berikut ulasannya:

Jeff Bezos

CEO Amazon ini merupakan alumni dari Princeton University. Setelah delapan tahun lulus dari kampusnya, ia mendirikan Amazon.com. Di bangku kuliah ia mengambil jurusan teknik elektro dan teknik informatika. Pria ini juga sukses mendapatkan predikat summa cum laude dari kampusnya.

Mark Zuckerberg

Walaupun tidak pernah lulus dari bangku kuliah, Zuckerberg merupakan mahasiswa dari Harvard University. Saat duduk di bangku kuliah, ia mengambil jurusan ilmu komputer. Namun Zuckerberg memilih untuk keluar dari Universitas dan fokus mengembangkan Facebook.

 

Source: liputan6.com

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah kembali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Langkah untuk mengeluarkan paket kebijakan ini terus dilanjutkan oleh pemerintah demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus mendorong terobosan untuk ekonomi Indonesia. Langkah tersebut perlu dilanjutkan untuk menjadi paket kebijakan lima, enam, dan seterusnya bahkan hingga paket ke 100.

Menjelang akhir kuartal I 2016, Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid XI. Dalam paket kebijakan ekonomi terbaru ini, sebagian besar hanya menyempurnakan aturan dari paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan.

Ada sejumlah kebijakan yang dikeluarkan antara lain kredit usaha rakyat berorientasi ekspor, dana investasi real estate, pengendalian risiko terkait bongkar muat di pelabuhan dan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan.

Lalu bagaimana detil isi paket kebijakan ekonomi jilid XI? Apa tujuan dari rilis paket kebijakan ekonomi itu? Berikut ulasannya seperti dirangkum pada Selasa (29/3/2016).

Dorong Program KUR untuk Ekspor

Kebijakan pertama dalam paket ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha yang berorientasi ekspor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan penyaluran KUR berorientasi ekspor sama dengan KUR yang disalurkan bank. Lewat penyaluran KUR ini, pemerintah menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang terpadu bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bunga ditawarkan dalam KUR tersebut juga mencapai 9 persen.

UMKM akan mendapatkan bimbingan dari penyalur KUR mulai dari pengemasan produk hingga mendapatkan rekomendasi pasar di beberapa negara. Eksekusi penyaluran KUR itu juga diserahkan kembali ke UMKM terkait penambahan modal melalui KUR.

"Selama ini mereka jual produknya ke perusahaan yang lebih besar, untuk di ekspor. Nah untuk mendapatkan KUR ini, apakah dia bisa ekspor sendiri atau menjual ke perusahaan lebih besar. Kita tidak akan meminta pembuktian ekspornya, sepanjang perusahaan besar itu orientasi ekspor bisa," tutur Darmin.

Benahi Dwelling Time

Pemerintah terus membenahi waktu tunggu kontainer sebelum keluar dari pelabuhan (dwelling time). Dengan paket kebijakan ekonomi itu diharapkan dwelling time dapat lebih singkat menjadi rata-rata tiga hari. Pemerintah pun memperbaiki prosedur dengan membuat sistem baru yang mempengaruhi proses bongkar muat kontainer di pelabuhan.

"Namanya Indonesia Single Risk Management. Ini pengendalian risiko untuk memperlancar arus barang di pelabuhan," ujar Darmin.

Dengan sistem itu maka diharapkan dapat mempercepat pelayanan kegiatan ekspor dan impor sehingga bisa menciptakan efisiensi waktu dan biaya perizinan. Selain itu juga menurunkan dwelling time melalui integrasi pengelolaan risiko di antara kementerian dan lembaga.

Saat ini di semua pelabuhan barang yang keluar atau masuk akan melalu jalur-jalur khusus yang menentukan lama tidaknya waktu untuk memproses perizinan tersebut. Proses perizinan tersebut dikeluarkan oleh 18 kementerian dan lembaga.

Saat ini, masing-masing kementerian dan lembaga tersebut memiliki standar sendiri. Dengan adanya Single Risk Management tersebut standar perizinan menjadi sama sehingga bisa mempercepat dwelling time.

Penerapan Single Risk Management akan dilakukan pada Agustus 2016 dan diperluas penerapannya untuk beberapa kementerian dan lembaga. tahap awal, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian akan menerapkannya di tahun ini sehingga pada akhir 2016, diharapkan dapat berpengaruh pada penurunan dwelling time menjadi 3,5 hari secara nasional.

Tekan Harga Obat

Pemerintah mendorong bahan baku obat agar dapat diproduksi di Indonesia sehingga harga obat akan lebih murah. Selama ini mayoritas bahan baku obat-obatan di Indonesia masih impor.

Saat ini terdapat sekitar 216 industri farmasi dan alat kesehatan yang mendominasi pasar obat nasional. Pangsa pasarnya mencapai 76 persen. Akan tetapi, bahan baku dari produk yang dihasilkan mayoritas masih impor. "Kalau dipelajari dari yang 76 persen itu, impor 95 persen untuk bahan baku obat," kata Darmin.

Selain itu, ada sekitar 95 industri yang memproduksi 60 jenis produk alat kesehatan. Namun 90 persen alat kesehatannya juga masih impor. Pemerintah pun akan menerbitkan instruksi Presiden untuk mempercepat kemandiran dan daya saing industri obat di dalam negeri. Dengan harga obat murah juga dapat menjadi pasokan untuk program BPJS Kesehatan.

Insentif Pajak Penerbitan DIRE

Pemerintah kembali mengatur insentif pajak untuk penerbitan dana investasi real estate (DIRE)/Real Estate Investment Trust. Darmin Nasution menuturkan, penerbitan DIRE perlu kembali dibahas lantaran kebijakan itu belum kompetitif.

Karena itu, pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah mengenai pajak penghasilan dari pengalihan real estate dalam skema kontrak investasi kolektif tertentu yang mengatur pemberian fasilitas pajak penghasilan final berupa pemotongan tarif hingga 0,5 persen dari tarif normal lima persen kepada perusahaan yang menerbitkan DIRE.

Selain itu dengan mendorong penerbitan DIRE itu juga perlu insentif dan kemudahan investasi di daerah. Salah satu insentifnya dengan menurunkan BPHTB dari lima persen menjadi satu persen. Penurunan tarif itu untuk tanah dan bangunan bagi aset DIRE.

Darmin mengatakan, kalau soal BPHTB maka itu memerlukan peraturan daerah (Perda). Ini dilakukan agar mendorong pelaksanaan DIRE di daerah tersebut. (Ahm/Gdn)

Source: liputan6.com

Liputan6.com, Jakarta - Ratusan Wajib Pajak (WP) tumpah ruah di sudut ruang lantai 6 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua dan Tiga, Jakarta Pusat. Mereka sibuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi karena tenggat waktu segera berakhir pada Kamis (31/3/2016).

Dari pantauan Liputan6.com, Jakarta, Selasa (29/3/2016), beberapa WP sedang duduk sambil memegang secarik kertas bukti potong pajak di depan komputer. Mereka menuruti perintah petugas pajak memberitahukan setahap demi setahap proses pembuatan E-Fin dan pengisian laporan pajak melalui E-Filing.

Sebagian besar WP lainnya duduk di barisan belakang menanti giliran pelayanan pajak. Untuk membunuh waktu, mereka asyik bermain ponsel, bahkan ada yang gelisah karena sudah menunggu berjam-jam.

Sekitar pukul 15.15 WIB, sistem DJP tiba-tiba. KPP Pratama Tanah Abang Dua dan Tiga tidak dapat mengakses masuk ke sistem karena gangguan jaringan. 

WP dihadapkan pada kalimat yang ada di layar monitor:

Mohon maaf, Sistem kami sedang sibuk
Mohon untuk mencoba kembali beberapa saat lagi
Terima kasih
*************
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Begitulah kalimat permohonan maaf akibat terganggunya aktivitas pelaporan SPT di KPP Pratama Tanah Abang Dua dan Tiga.

Liputan6.com menghampiri salah seorang WP, Syaiful Ahmad (37) yang sedang terlihat bingung karena sistem mati dan akhirnya menunda pelaporan pajaknya melalui E-Filing.

"Ini sudah 20 menit mati, lagi saya pakai buat isi laporan pajak di E-Filing langsung hang. Ih, malah bikin ribet deh, mending pakai manual," celetuk Karyawan Swasta itu saat ditemui di KPP Pratama Tanah Abang Dua, sore ini.

"Kalau begini solusinya apa coba. Saya tinggal di Ciledug, susah dapat sinyal. Netbook saya punya, tapi percuma kan kalau tidak ada sinyal dan harus mengisi di rumah. Suruh pakai E-Filing tapi seperti dipaksakan, teknologinya tidak mamadai," kata Syaiful.

Senada dengan Fauzan Aziman (35) asal Jakarta yang duduk terpaku sambil memegangi nomor antrean 389. Ia hanya bisa pasrah menunggu giliran yang tak kunjung datang padanya. Padahal Karyawan Swasta di bilangan Jalan Jenderal Sudirman itu sudah datang bolak balik dua kali ke KPP tersebut.

"Ribet ya, saya harus menunggu karena jaringan lagi error. Sudah biasa pakai SPT manual ya sudah lah pakai itu saja. Saya sudah dua kali ke sini, karena pekerjaan saya kan kurir, teman banyak yang nitip SPT," jelasnya.

Harapannya ketika namanya dipanggil, ia bisa mendapatkan petugas pajak yang melayaninya dengan ramah. "Kalau mau kerja jangan jutek, yang ramah dong. Mereka kan kerja gantian, karena tadi pagi saya ke sini, petugasnya bukan itu. Gaji besar juga," papar Fauzan.

Sementara mengatasi gangguan sistem ini, kata salah satu petugas pajak Muhammad Hanafi mengaku ini terjadi di seluruh Indonesia. KPP Pratama Tanah Abang Dua dan Tiga menunggu perbaikan dari DJP Pusat.

"Kita tidak bisa menjanjikan jam berapa kembali normal, tapi biar antrean tidak menumpuk, kita arahkan ke SPT manual. Tapi baru kali ini error, yah namanya juga jutaan yang masuk, serentak lagi, jadi pasti ada saja gangguan," ucap Hanafi. (Fik/Gdn)

Source: liputan6.com

Liputan6.com, Jakarta - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua dan Tiga, Jakarta Pusat memperpanjang jam layanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi sampai pukul 19.00 WIB.

Penambahan jam operasional ini berlaku tiga hari terakhir memasuki tenggat waktu 31 Maret 2016.

Kepala KPP Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti mengungkapkan, pihaknya mengerahkan 20 petugas pajak yang akan melayani Wajib Pajak (WP) menyerahkan SPT baik secara online atau E-Filing maupun manual. Jumlah yang sama juga diterjunkan KPP Pratama Tanah Abang Tiga.

"Setiap harinya WP yang lapor pajak di sini lebih dari 500 orang untuk dua kantor pelayanan. Dan diperkirakan menembus ribuan WP di akhir deadline laporan SPT. Orang Indonesia sukanya mepet," tegas Dwi saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

 

Liputan6.com, Jakarta - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan mengalami kenaikan jika pemerintah mengimplementasikan pengenaan cukai pada BBM. Kementerian Keuangan tengah menggodok pungutan cukai BBM karena komoditas ini dianggap dapat merusak lingkungan. 

Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang mengatakan, di beberapa negara maju memang telah ada aturan pengenaan cukai pada BBM. Pengenaan cukai ini dilakukan sebagai kompensasi atas kerusakan lingkungan akibat penggunaan BBM. 

Dengan [pengenaan cukai ini, maka tidak dapat dipungkiri harga BBM akan naik. "Ada dasar‎ hukum yang memungkinkan, yakni Undang-Undang Lingkungan Hidup. BBM di negara maju memang kena environmental taxes. Di kita belum. Dampaknya nambah harga pasti," kata Bambang, di Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Liputan6.com, Jakarta - Pondok Pesantren Terpadu Darul Muttaqin merasa aman dan nyaman menggunakan ‎gas bumi yang dipasok oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN). Mereka menggunakan gas tersebut untuk bahan bakar memasak.

Kepala Bidang Saran dan Prasarana Pesantren Terpadu Darul Muttaqin Luthfi Zamroni mengatakan, menggunakan gas yang disalurkan menggunakan pipa untuk bahan bakar memasak lebih aman ketimbang gas yang dikemas menggunakan tabung.

‎"Lebih aman gas alam atau gas bumi," kata Luthfi, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Selasa (29/3/2016).

 

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw di Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua akan selesai tahun ini.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Andreas Suhono mengatakan mengungkapkan pembangunan PLBN ini (Skouw) sudah dimulai sejak 18 Desember 2015.

"Jadi progres fisik telah mencapai 10,23 persen dan diharapkan pada Desember 2016 akan selesai," kata Andreas dalam keterangannya, Selasa (29/3/2016).

 

Liputan6.com, Jakarta - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Jakarta Pusat mengaku telah berhasil melampaui target pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) secara online atau E-Filing pada tahun ini.

Sementara KPP Pratama Tanah Abang Tiga justru harus bekerja keras mencapai target yang ditetapkan.

Kepala KPP Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti mengatakan, pihaknya sudah melebihi target 127 persen atau sekitar 4.000 pelapor pajak lewat E-Filing. Sementara target sampai akhir tahun mencapai 3.500 E-Filing.

"Kalau di KPP kami sudah bagus untuk E-Filing. Dari target 3.500, capaiannya 127 persen. Saya optimistis bisa 1.150 persen atau sekitar 5.000 E-Filing hingga akhir 2016," kata Dwi saat berbincang dengan Liputan6.com di kantor KPP Pratama Tanah Abang Dua dan Tiga, Jakarta, Selasa (29/3/2016).