Liputan6.com, Jakarta - Nilai tukar rupiah bergerak menguat, sedikit menjauhi titik terendah dalam 17 tahun terakhir, pada perdagangan Rabu, (30/9/2015). Sentimen utama pendorong penguatan rupiah adalah keluarnya Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II yang direspon positif oleh para pelaku pasar.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka menguat 3 poin di level 14.687 per dolar AS dibandingkan dengan penutupan pada Selasa pekan ini yang ada di level 14.690 per dolar AS. Nilai tukar rupiah berada pada kisaran level 14.658 per dolar AS pada pukul 10.33 WIB. Sejak pagi hingga menjelang siang ini, nilai tukar rupiah bergerak pada kisaran 14.644-14.690 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah atau kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI) mencatat nilai tukar rupiah menguat menjadi 14.657 per dolar AS pada Rabu dari perdagangan Selasa yang berada di level 14.728 per dolar AS.

Menurut analis mata uang PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, Rully Nova, penguatan rupiah hari ini lebih karena faktor internal, yaitu adanya ekpektasi positif dari para pelaku pasar. "Lebih kerena internal, karena adanya ekpektasi positif atas Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II." kata Rully.

Rully juga menambahkan bahwa kebijakan tersebut sangat menarik bagi dunia investasi, sehingga menjadi ekpektasi positif.

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II telah dilangsir oleh pemerintah pada Selasa (29/9/2015) sekitar 16.30 WIB di Istana Kepresidenan, Jakarta. Paket tersebut fokus pada sektor Industri, keuangan, dan Ekspor. 

Dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I, pemerintah lebih mengutamakan jumlah. Ada ratusan aturan yang akan dideregulasi pada paket tersebut yang akhirnya fokus pemerintah lebih kepada angka dan bukan aksi yang harus dilakukan.

Dengan kata lain, dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I lebih mengutamakan kuantitas sehingga substansi yang sebenarnya cukup penting kurang dikomunikasikan kepada pelaku pasar.

“Jadi kebijakan yang ditempuh akhirnya, berdasarkan arahan Pak Presiden, kami tak perlu banyak-banyak tetapi yang penting adalah nendang,” jelas Darmin saat konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II di istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II ini, pemerintah lebih mengutamakan kualitas atau dengan kata lain mengunggulkan layanan. “Jadi c‎epat untuk investasi. Dalam paket ini, izin investasi untuk industri tidak lagi membutuhkan waktu lama,” tambahnya.

Sebelumnya, Darmin telah menegaskan bahwa Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II tidak sebanyak paket kebijakan ekonomi jilid I yang terlebih dahulu diumumkan pada awal bulan ini. Hal ini agar kebijakan yang dikeluarkan dalam paket ini fokus pada masalah yang ingin dibereskan oleh pemerintah.

"Ya lebih kurang begini, tapi lebih kurangnya kali ini jumlah yang kita umumkan tidak banyak. Karena kalau banyak itu selalu tidak fokus. Selalu ya tinggal ya seperti saya bilang, yang diceritain PP 16, ini, itu dan akhirnya substansinya tidak sampai-sampai," lanjutnya.

Menurut dia, dalam paket ini lebih mengarah pada upaya untuk mendorong percepatan tumbuhnya investasi sehingga berdampak signifikan pada sektor industri.

"Nanti aturannya ada, lebih dari satu. Tetapi dia konsepnya jelas ini untuk mempercepat investasi di bidang industri. (Jangka waktunya) itu nanti tunggu saja di sana," kata Darmin.

Darmin yakin, Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II ini akan mendapatkan respons yang positif bagi pelaku pasar, bisnis dan sektor industri."Yang namanya situasi sedang begini, ya jangan pernah (pesimistis). Itu semua orang lebih cenderung apa, lihat kiri, lihat kanan dulu, dan itu akan seperti anda bilang, dia selalu punya alasan untuk ngomong begini begitu," ujarnya. (Ilh/Gdn)

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menerbitkan kebijakan lanjutan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Paket kebijakan lanjutan tersebut difokuskan pada tiga pilar utama.

"Bank Indonesia mengeluarkan paket kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah pada 30 September 2015 sebagai lanjutan paket kebijakan pada tanggal 9 September 2015," kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI), Mirza Adityaswara, di Kantor Bank Indonesia Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Mirza menyebutkan tiga pilar tersebut adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah, serta memperkuat pengelolaan penawaran dan permintaan valuta asing (valas).

"Sinergi Kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah melalui paket kebijakan September II ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas makro ekonomi dan struktur perekonomian Indonesia termasuk sektor keuangan, sehingga semakin berdaya tahan," tuturnya.

Ia menjelaskan, dalam pilar pertama yaitu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di pasar domestik, BI akan melakukan intervensi di pasar forward. Intervensi di pasar forward tersebut menambahkan intervensi di pasar spot yang selama ini telah BI lakukan. 

Langkah Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar forward ini guna menyeimbangkan penawaran dan permintaan di pasar forward. "Upaya menjaga keseimbangan pasar forward semakin penting dalam mengurangi tekanan di pasar spot," tuturnya.

Pilar kedua memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah. Dalam kebijakan ini  BI menerbitkan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) tiga bulan dan Reverse Repo SBN dengan tenor 2 minggu.

Penerbitan instrumen operasi pasar terbuka (OPT) tersebut dimaksudkan untuk mendorong penyerapan likuiditas sehingga bergeser ke instrumen yang bertenor lebih panjang.

Pergeseran likuiditas ke tenor yang lebih panjang diharapkan dapat mengurangi risiko penggunaan likuiditas rupiah yang berlebihan pada kegiatan yang dapat meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Sedangkan pilar ketiga yang dijalankan oleh Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah adalah memperkuat pengelolaan penawaran dan permintaan valuta asing (valas). "Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan penawaran dan mengendalikan permintaan terhadap valas," pungkasnya. (Pew/Gdn)

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) belum bisa menjadikan suku bunga acuan (BI rate) sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian meskipun BI Rate telah mamppu menjadi pengendali inflasi. 

Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, seharusnya jika inflasi terkendali maka BI Rate seharusnya bisa turun. Dengan penurunan BI rate tersebut maka suku bunga bank akan ikut turun sehingga akan mendorong penyaluran kredit. Dengan penyaluran kredit tersebut diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa terdongkrak.

"Kalau kita perkirakan inflasi dengan keperluan pertumbuhan ekonomi ada justifikasi untuk arah suku bungan bisa menurun," kata Perry, di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan Bank Indonesia. Meski ke depannya ada perkiraan inflasi akan terkendali, Bank Indonesia tidak bisa menjadikan BI Rate sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh masih tertekannya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat AS) dan gejolak perekonomian global.

"Masalahnya dampak global menekan nilai tukar rupiah. Risiko ini jadi pertimbangan Dewan Gubernur untuk memutuskan kebijakan suku bunga," tuturnya.

Perry mengungkapkan, BI memiliki cara lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan melalui relaksasi kebijakan makroprudensial, seperti pelonggaran LTV (loan to value).

"Tidak berarti BI tidak perhatian pada pertumbuhan ekonomi, cuma instrumen kita lakukan dengan relaksasi kebijakan makro prudensial, likuiditas itu yang kita lakukan kita sudah lakukan makro prudensial agar perbankan bisa melakukan penyaluran kredit," pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17 September 2015 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate di angka 7,5 persen. Selain itu, BI juga memutuskan suku bunga Deposit Facility 5,50 persen dan Lending Facility pada level 8 persen.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Tirta Segara mengatakan, Keputusan tersebut sejalan dengan upaya membawa inflasi menuju pada kisaran sasaran sebesar 4 persen plus minus satu di 2015 dan 2016.

"Fokus kebijakan Bank Indonesia dalam jangka pendek diarahkan pada langkah-langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian perekonomian global," jelasnya.

BI akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial untuk memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi, khususnya stabilitas nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan dalam mendukung kesinambungan perekonomian. (Pew/Gdn)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyatakan, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) justru harus dilihat dari sisi positif.

Menurut dia, terpuruknya rupiah ini harus menjadi momentum bagi produk-produk lokal berkembang dan merajai pasar di dalam negeri."Dengan dolar yang tinggi, ini menjadi momentum untuk kita kembangkan produk dalam negeri," ujar Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Susi menyatakan, penguatan dolar AS ini seharusnya menjadi insentif bagi pengusaha untuk mencapai ketahanan dari segi pangan dan mendorong pertumbuhan industri.

"Jadi kenaikan dolar AS bisa menjadi insentif bagi kita untuk domestic oriented kita sehingga punya ketahanan pangan dan strategic industry," kata Susi.

Susi Pudjiastuti menuturkan, jika ingin mencapai visi misi sebagai negara poros maritim dunia, maka sudah saatnya Indonesia melepaskan diri dari ketergantungan terhadap produk impor seperti kapal impor."Kalau mau jadi poros maritim tapi kapalnya diimpor, bagaimana poros maritim kita?," ujar Susi.

Kurs tengah Bank Indonesia (BI) menunjukkan kalau nilai tukar rupiah melemah 15,12 persen dari posisi 31 Desember 2014 di kisaran 12.440 per dolar Amerika Serikat (AS) menjadi 14.657 pada pada 30 September 2015. (Dny/Ahm)

Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Mandiri Tbk menyediakan layanan perbankan untuk penyaluran tunjangan guru. Setiap tahun, Bank Mandiri menyalurkan tunjangan untuk guru hingga lebih dari Rp 2,3 triliun. Penyaluran tunjangan guru yang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ini, akan dilakukan secara berkelanjutan seiring penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendikbud dengan Bank Mandiri.

Direktur Corporate Banking Bank Mandiri, Royke Tumilaar mengatakan, penyediaan layanan ini bertujuan untuk memudahkan penyaluran tunjangan untuk guru sehingga distribusi penyalurannya dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

"Kami berharap, dukungan layanan perbankan ini dapat mendukung para guru dan Kemendikbud dalam menjalankan fungsinya untuk mencetak generasi muda yang tangguh dan dapat membawa Indonesia tumbuh ke arah yang lebih baik,” kata Royke dalam keterangan tertulis, Rabu (30/9/2015). 

Kerja sama ini, juga merupakan salah satu realisasi komitmen Bank Mandiri dalam mendukung pengembangan pendidikan di Indonesia. Selain menyalurkan tunjangan untuk para guru, Bank Mandiri juga menyediakan layanan perbankan bagi para guru Indonesia di Sabah, daerah terluar, terpencil dan tertinggal serta rekening biaya pendidikan tingkat lanjut bagi para guru.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sumarna Surapranata mengatakan, dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Presiden tertulis bahwa tunjangan profesi dibayar 4 kali dalam setahun. Tunjangan tersebut akan cair setiap 3 bulan sekali.

Sumarna mengatakan, jika ada pihak yang menyebut sampai saat ini pemerintah belum membayar tunjangan profesi guru secara penuh di 2015, pernyataan itu benar adanya. Sebab, yang baru dibayarkan adalah tunjangan untuk April dan Juli.

"(Jadi tunjangan) Januari, Febuari, Maret dibayar April, April Mei Juni dibayar Juli, dan seterusnya, dibayar per tanggal 9-16 per triwulan. Betul baru 51 persen ini karena baru triwulan kedua. 100 persennya kapan? Ya 9-16 Desember nanti," pungkas Sumarna. (Gdn/Ahm)

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) optimistis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali menguat pada 2016. Hal tersebut disebabkan oleh perbaikan kondisi ekonomi ke depan.

Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, kepastian tentang kenaikan suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve (The Fed) sudah mulai jelas pada 2016, sehingga mempengaruhi penguatan rupiah.

"Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menguat pada 2016. Satu ketidakpastian mengenai tingkat suku bunga sudah jelas. Faktor ketidakpastian berkurang," kata Perry di Kantor Bank Indonesia, Rabu (30/9/2015).

Perry menambahkan, kepasian tersebut juga akan meredam gejolak perekonomian, sehingga kegiatan ekonomi kembali berjalan."Kegiatan ekonomi ke depan akan lebih baik, faktor positif akan dominan," tutur Perry.

Selain itu dampak positif kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini akan terasa, investasi Penanam Modal Asing (PMA) akan berdatangan sehingga investasi akan bertambah."Ketiga kebijakan relaksasi, deregulasi, PMA akan tambah besar tahun depan. Ini menjadi tiga faktor pergerakan nilai tukarnya menguat pada tahun depan," kata Perry.

Seperti diketahui, kurs tengah BI turun 15,12 persen dari  level rupiah 12.440 per dolar Amerika Serikat (AS) pada 31 Desember 2014 menjadi 14.657 per dolar AS. (Pew/Ahm)