Liputan6.com, Jakarta - Nilai tukar rupiah kembali tertekan pada Kamis (10/9/2015) karena masih kuatnya ekpektasi kenaikan suku bunga AS di tengah permintaan dolar AS yang masih tinggi. Sentimen positif atas paket kebijakan ekonomi yang diumumkan presiden Joko Widodo tak kuat mengimbangi sentimen dari luar tersebut.

Mengutip Bloomberg, nilai tukar rupiah melemah 0,3 persen ke level 14.315 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pukul 10.00 WIB. Sejak pagi hingga siang, nilai tukar rupiah bergerak pada kisaran 14.293 per dolar AS hingga 14.340 per dolar AS.

Kurs tengah Bank Indonesia (BI) mencatat, nilai tukar rupiah kembali terkikis 0,5 persen menjadi 14.322 per dolar AS dari perdagangan sebelumnya yang berada di level 14.244 per dolar AS.

Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Dian Ayu Yustina mengatakan, pelemahan rupiah lebih karena kuatnya faktor eksternal, seperti tingginya ekpektasi suku bunga AS dan belum membaiknya perekonomian di China.

"Sebentar lagi FOMC, Amerika datanya (Data ekonomi) bagus, sedangkan China belum ada perubahan " Kata Dian.

Laporan Departemen Tenaga Kerja yang dirilis pada hari Jumat pekan lalu, menunjukkan data nonfarm payrolls bertambah 173 ribu untuk periode Agustus 2015, melambat dari Juli 2015 yang direvisi menjadi bertambah 245 ribu.

Sedangkaan tingkat pengangguran turun menjadi 5,1 persen, terendah dalam lebih dari tujuh tahun terakhir, sehingga meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga AS.

Dalam poling yang dilakukan oleh Wall Street Journal, sebagian besar ekonom dan analis memperkirakan bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga di tahun ini. Namun kenaikannya tidak akan dilakukan pada September ini melainkan pada Desember nanti.

Kisaran kenaikan yang akan dilakukan, para ekonom dan an analis tersebut di kisaran 0,25 persen hingga 0,50 persen dari saat ini yang ada di kisaran 0 persen. 

Di sisi lain, Dian melanjutkan, permintaan dolar dolar AS di Indonesia saat ini masih tinggi, karena mendekati pembayaran hutang oleh pemerintah dan musim haji.

Untuk diketahui, pemeirntah pusat mencatatkan total utang naik sekitar Rp 21 triliun dari Rp 2.843,25 triliun hingga Mei 2015 menjadi Rp 2.864,18 triliun hingga Juni 2015. Total utang tersebut outstanding dari 2010 hingga Juni 2015.

Mengutip situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, utang pemerintah sebagian besar dari surat berharga negara (SBN) mencapai Rp 2.171,24 triliun hingga Juni 2015 atau sekitar 76,8 persen dari total utang pemerintah.

Surat Berharga Negara (SBN) terdiri dari denominasi valas mencapai Rp 554,29 triliun hingga Juni 2015 dari periode Mei 2015 sebesar Rp 548,77 triliun. Kemudian SBN denominasi rupiah mencapai Rp 1.616,95 triliun atau sekitar 56,5 persen dari total utang.

Selain itu, total pinjaman luar negeri mencapai Rp 692,94 triliun hingga Juni 2015 (24,1 persen dari total utang pemerintah) dari periode Mei 2015 sebesar Rp 688,31 triliun.

Paket Kebijakan September

Sementara itu, Sentimen positif atas kebijakan deregulasi dan stimulus ekonomi yang di paparkan pemerintah belum terlihat dampak ke nilai tukar rupiah. "Dampaknya belum terlihat, padahal kebijakan yang ada cukup positif," ungkap Dian.

Kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Paket ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi nasional ke arah lebih baik.

"‎Pemerintah melanjutkan dengan berbagai upaya untuk menggerakkan ekonomi nasional. Untuk itu hari ini pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama, September 2015 yang terdiri dari tiga langkah," kata Jokowi.

Langkah pertama mengatasi persoalan ekonomi adalah dengan mendorong daya saing industri nasional, melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha.

Ia menjelaskan ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 peraturan, yang dianggap menghambat daya saing industri nasional.‎ Selain itu, juga sudah disiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri dan 5 aturan lain.

"Pemerintah berkomitmen menyelesaikan semua paket deregulasi pada September dan Oktober 2015," ucap Jokowi.

Langkah kedua, lanjut Jokowi, ‎pemerintah akan mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional. Pemerintah juga akan memperkuat peran kepala daerah untuk melakukan dan memberikan dukungan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

"Ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti," tutur dia.

Jokowi yakin paket kebijakan ekonomi tahap pertama September 2015 ini, akan memperkuat industri nasional, mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi, dan memperlancar perdagangan antar daerah.

Ia melanjutkan kebijakan ini dapat membuat pariwisata semakin bergairah dan menjadikan kesejahteraan nelayan semakin membaik dengan menaikkan produksi ikan tangkap serta penghematan biaya bahan bakar 70 persen melalui konversi minyak solar ke LPG. (Ilh/Gdn)