Liputan6.com, Jakarta - PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) mengeluhkan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang masih belum stabil. Dolar AS masih menunjukkan penguatan hingga menekan rupiah ke level Rp 13.000.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia Tbk, Agung Wiharto mengungkapkan, dampak pelemahan rupiah kepada biaya operasional perusahaan tidak terlampau besar.

"Dampaknya signifikan, karena strukturnya tidak berpengaruh. Struktur beban pengeluaran kami cuma 7 persen yang menggunakan dolar AS," ujar dia di Jakarta, seperti ditulis Minggu (22/3/2015).

Pengeluaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk dolar AS, kata Agung, antara lain untuk perawatan seperti membeli suku cadang, craft paper yang sebagian pakai dolar dan Euro.

"Dolar AS juga diperlukan untuk material pembelian natural gipsum dari Thailand. Jadi tidak banyak biaya produksi yang pakai dolar AS, hanya sekira 7 persen," paparnya.

Meski begitu, dia sangat berharap pergerakan kurs rupiah lebih stabil. Volatilitas tidak terlalu tinggi sehingga dapat menghitung biaya pengeluaran tanpa ada perubahan.

"Kami tidak suka (rupiah melemah), karena inginnya stabil agar bisa memprediksi pergerakan ke depan seperti apa. Itu pun kami bisa absorb dari ekspor semen yang dibayar dalam bentuk dolar AS," tegas Agung.

Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), nilai tukar rupiah melemah tipis menjadi 13.075 per dolar AS dari periode 19 Maret 2015 di level 13.008.

Nilai tukar rupiah telah mengalami depresiasi sekitar 4,8 persen dari awal 2015 di kisaran 12.474 per dolar AS menjadi 13.075 per dolar AS pada Jumat 20 Maret 2015. (Fik/Ahm)

Liputan6.com, Jakarta - PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) menyatakan, investasi pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah terkerek naik signifikan karena nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Sekretaris Perusahaan Semen Indonesia, Agung Wiharto menyampaikan hal itu, seperti ditulis Minggu (22/3/2015).  "Yang cukup berdampak lebih ke investasi pembangunan pabrik baru, packing plant. Meskipun sebagian besar peralatannya dari Eropa dan membayar pakai mata uang Euro tapi ada yang harus bayar pakai dolar AS," terang dia.  

Investasi pembangunan pabrik Rembang berkapasitas 3 juta ton, sambung Agung, contohnya yang semula ditaksir dengan perhitungan Rp 3,7 triliun (kurs sekira Rp 10 ribu per dolar AS) pada 2012, kini melonjak karena depresiasi kurs rupiah.

"Sekarang menjadi Rp 4,4 triliun dengan kurs hampir Rp 13 ribu per dolar AS. Jadi selisih penambahannya mencapai Rp 700 miliar," jelas Agung.

Lebih jauh dia mengatakan, saat ini pembangunan pabrik Rembang milik PT Semen Indonesia Tbk terus berjalan dan diperkirakan rampung pada akhir 2016. Sehingga perseroan harus mengkalkulasi kembali investasi proyek tersebut sejak 2012 sampai sekarang.  

"Perkiraan dana Rp 4,4 triliun sampai selesai nanti dengan perhitungan kurs yang sekarang. Tapi kalau kurs dolar AS turun, maka biaya juga akan turun," pungkas Agung.

Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), nilai tukar rupiah melemah tipis menjadi 13.075 per dolar AS dari periode 19 Maret 2015 di level 13.008.

Nilai tukar rupiah telah mengalami depresiasi sekitar 4,8 persen dari awal 2015 di kisaran 12.474 per dolar AS menjadi 13.075 per dolar AS pada Jumat 20 Maret 2015. (Fik/Ahm)

Liputan6.com, Jakarta - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) menilai, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menjadi momentum tepat bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi daya saing pengusaha pribumi.

Saat ini, rupiah menembus level 13.000 per dolar AS, dan melonjak tinggi dari perkiraan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP-2015) sebesar Rp 12.500 per dolar AS.

"Pelemahan rupiah sangat mungkin menjadi momentum tepat untuk meningkatkan daya saing pengusaha pribumi, sekaligus meningkatkan nilai perdagangan Indonesia," ujar Ketua Bidang Perdagangan HIPPI, Hardini Puspasari dalam keterangan yang diterbitkan, di Jakarta, Minggu (22 Maret 2015).

Ia mengatakan, momentum tepat itu terbentuk jika pengusaha pribumi mampu meningkatkan kapasitas produksinya bagi kebutuhan masyarakat di dalam negeri dan untuk ekspor.

Dengan demikian, kebutuhan masyarakat domestik tercukupi dan berpotensi memangkas impor kebutuhan masyarakat pada sektor usaha anggota HIPPI.

"Karena itu, peran pemerintah melindungi pengusaha pribumi sangat diharapkan. Agar menciptakan berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk menumbuhkembangkan pengusaha pribumi handal," kata Hardini.

Source: liputan6.com

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tengah menghadapi tekanan ekonomi terutama penguatan dolar Amerika Serikat (AS) sehingga membuat rupiah tertekan. Ditambah harga beras cenderung tak stabil.

Menurut Wakil Ketua MPR, Oemar Sapta Odang hal tersebut bukan salah dari pemerintah sekarang, melainkan kesalahan pendahulunya.

"Itu adalah proses masa lalu. Yang masa lalu jangan lari, gentlemen. Jangan menghindari. Harusnya memberikan masukan, turut serta menyelesaikan masalah. Jangan menudingkan tiga-empat bulan pemerintah ini," ujar Oesman di Jakarta, Minggu (22/3/2015).

Saat ditanya pelaku masa lalu itu siapa, Oesman enggan membeberkannya. Dirinya mengatakan, pemerintah kini harus berupaya mengatasi masalah ekonomi yang terjadi.

"Kami tidak mau menuding, siapapun juga. Yang penting ada swasembada daging, karena itu harus memperjuangkannya," ujar Oesman.

Sementara itu, pengamat politik Karyono Wibowo, mengatakan tantangan Jokowi tidak mudah untuk membangun ekonomi.

"Tantangan untuk membangun kemandirian ekonomi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jokowi harus menghadapi hegemoni kapitalisme global yang mengancam kemandirian. Untuk itu konsep (kemandirian) harus diperlukan komitmen bersama dalam seluruh struktur pemerintahan juga lembaga petinggi negara. Tanpa ada komitmen bersama, sulit untuk mewujudkannya," kata Karyono.

Paket Kebijakan Ekonomi

Secara terpisah, Ketua Bidang Perdagangan HIPPI, Hardini Puspasari menilai, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan itu sangat berhubungan dengan perlindungan terhadap pengusaha pribumi.

Salah satu kebijakan bea masuk untuk mengurangi impor dan melindungi industri dalam negeri. Terdiri dari Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) dan Bea Masuk Tindak Pengamanan Sementara (BMTPS).

Meski demikian, lanjut Hardini, diperkirakan paket tersebut baru efektif melindungi pengusaha pribumi sekitar 6 bulan sejak diterbitkan. Artinya, pada jangka pendek saat ini, pengusaha pribumi membutuhkan langkah-langkah nyata pemerintah melindungi daya saing pengusaha lokal.

"Sebab Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) dan Bea Masuk Tindak Pengamanan Sementara (BMTPS), sangat memerlukan identifikasi produk-produk lokal sebenarnya, dan informasi komprehensif terhadap produk-produk impor yang selama ini telah membanjiri pasar Tanah Air," jelas Hardini. (Putu Merta/Ahm)