Liputan6.com, Jakarta - Industri kendaraan roda dua dalam negeri menyatakan belum akan menaikan harga jual sepeda motor meski rupiah terus mengalami pelemahan.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISMI) Gunadi Sindhuwinata mengatakan, saat ini industri masih melakukan kajian sebelum memutuskan untuk menaikan harga jual sepeda motor.

"Kalau tidak terpaksa, tidak akan kami naikan. Karena tanpa dinaikan saja sudah (penjualan) bermasalah," ujarnya di Jakarta, seperti ditulis Kamis (19/3/2015).

Dia mengungkapkan, pada periode Januari-Februari 2015, penjualan sepeda motor sudah mengalami penurunan antara 7 persen hingga 8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Karena itu juga menyangkut daya beli. Sekarang daya beli sudah jeblok karena pengaruh BBM, sudah turun 7 persen sampai 8 persen. Ini tambah beban lagi," lanjutnya.

Dia mengungkapkan, meski ketergantungan terhadap bahan baku impor hanya sebesar 15 persen, namun porsi bahan baku terhadap biaya produksi mencapai 90 persen. Sehingga pelemahan rupiah dinilai cukup mempengaruhi industri kendaraan roda dua di dalam negeri.



"Kami 15 persen bahan baku masih tergantung impor bahan baku. Tapi 80 persen sampai 90 persen biaya produksi itu dari bahan baku," katanya.

Untuk menjaga harga jual sepeda motor, Gunadi menyatakan bahwa industri terpaksa mencari siasat agar  penguatan dolar ini bisa terserap, salah satunya dengan melakukan efisiensi.

"Juga kita minta bagaimana pemerintah melaksanakan pekerjaan rumahnya untuk menurunkan biaya ekonomi yang tinggi, misalnya menghapuskan anti dumping baja. Padahal baja untuk kendaraan tidak diproduksi di dalam negeri tapi kenapa harus dikenakan anti dumping. Ini menimbulkan dampak karena proses produki jadi lama, prosedur ini bisa berminggu-minggu," jelasnya.

Selain itu, industri juga berusaha untuk mencari sumber bahan baku lain yang tidak terlalu terpengaruh nilai tukar. Meski demikian, jika pelemahan ini terus terjadi, Gunadi mengungkapkan bukan tidak mungkin industri sepeda motor menaikan harga jual produknya.

"Kalau dolarnya naik terus bisa jadi harganya naik. Tapi kenaikan sendiri kami harapkan buka cara untuk menanggulangi masalah di nilai tukar. Kita harapkan nilai tukar bisa stabil. Meski antara rupiah dan dolar terdepresiasi, tapi antara rupiah dan euro kan terapresiasi," tandasnya. (Dny/Gdn)

Liputan6.com, Jakarta Sejak awal 2015, nilai tukar rupiah tercatat melemah hingga 5,86 persen dan terjun ke level terendah dalam 17 tahun terakhir di kisaran 13.200 per dolar AS. 

Pelemahan rupiah ini juga ternyata berdampak negatif pada pengusaha transportasi yang semakin sulit mendulang untung dari bisnisnya. Itu lantaran 60 persen suku cadang Indonesia masih harus dibeli dari negara lain.

"Sekarang seperti ban bus besar, itu tak ada dari dalam negeri, harus impor. Jadi kalau rupiah fluktuatif, harga sparepart (suku cadang) juga ikut naik. Pengusaha transportasi itu sudah susah untung, apalagi kalau rupiah melemah terus begini," terang Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Organisasi Angkutan Darat (DPP Organda), Eka Sari Lorena di Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Dengan pelemahan rupiah yang berada di atas level 13.000 per dolar AS, Eka menjelaskan, harga suku cadang telah naik hingga 10-20 persen. Saat ini, suku cadang merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap tarif alat transportasi.

"Suku cadang itu memakan 40-50 persen biaya operasional. Sedangkan BBM menelan 30-40 persen dari biaya operasional. Jadi ga bisa masyarakat bilang, BBM turun berarti tarif transportasi turun, bagaimana kalau sparepart-nya naik bagaimana?," tutur Eka.

Karenanya, Eka berharap pemerintah dapat memberikan insentif untuk pajak suku cadang alat transportasi di Indonesia. Saat ini, pajak 40 persen maksimal dikenakan untuk pengadaan suku cadang.

Sementara beberapa suku cadang dari Jepang, nilai pajaknya dapat mencapai lebih dari 40 persen. "Itulah kenapa kita minta pada pemerintah, boleh tidak diberikan insentif suku cadang dalam bentuk bebas pajak," pungkasnya. (Sis/Nrm)