Liputan6.com, Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih belum bisa bangkit dari pelemahan. Rupiah masih saja berkutat di level Rp 13.300 per dolar AS.

Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, kondisi nilai tukar rupiah seperti ini sangat berdampak besar kepada dunia usaha.

"Sudah pasti ada dampak bagi dunia usaha terlebih yang memiliki ketergantungan bahan baku dari luar. Mau tidak mau sangat terpengaruh. Contohnya industri kecil dan menengah seperti pengrajin tahu tempe. Selain itu, industri kelas menengah seperti garmen pun juga akan menjerit," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Kamis (11/6/2015).

Menurutnya, pemerintah harus segera mengambil langkah taktis untuk mengatasi hal ini. Pasalnya, tren rupiah saat ini berbeda dengan mata uang negara lain.

"Memang pelemahan mata uang bukan hanya dialami oleh Indonesia saja, termasuk Malaysia, Jepang, dan beberapa negara Eropa. Tetapi mereka trennya menurun, tetapi kalau kita stabil tinggi dan kecenderungannya naik," katanya.

Hingga saat ini, lanjut Sarman, dirinya belum melihat langkah konkrit dari pemerintah untuk mengatasi hal ini. Padahal dampak dari pelemahan rupiah ini begitu nyata, yaitu melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2015.

"Kami belum lihat langkah strategis yang dilakukan pemerintah terhadap fenomena ini. Ini jadi penyebab pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal I hanya tumbuh 4,7 persen. Ini ada hubungan dengan rupiah," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf‎ Kalla mengungkapkan bahwa pelemahan rupiah dan juga pelemahan yang terjadi di bursa saham merupakan hal yang wajar. "Namanya saham kalau tidak naik turun bukan saham namanya. Kalau naik terus, tidak ada orang yang mau kerja lagi," kata dia. 

JK menilai, penyebab dari pelemahan nilai tukar rupiah tersebut datang dari faktor eksternal maupun internal. Dari faktor internal, tekanan terjadi karena perekonomian Indonesia sedang lesu sehingga berpengaruh terhadap industri dalam negeri dan menyebabkan timbulnya masalah pelemahan nilai tukar.

"Maka dari itu, kami berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan investasi supaya ekonomi kita tetap baik. Kami harus mengubah atau memperbaiki secepatnya," tegas JK tanpa lebih detail menjelaskan upaya pemerintah untuk menstabilisasi kurs rupiah. (Dny/Gdn)

Liputan6.com, Jakarta - Turunnya angka keyakinan konsumen Amerika Serikat (AS) menahan laju penguatan nilai tukar dolar AS pada perdagangan Kamis (11/6/2015). Sejak awal pekan nilai tukar dolar AS terus menguat karena membaiknya data tenaga kerja. Pelemahan nilai tukar dolar AS ini berdampak positif pada rupiah yang dapat kembali ke level 13.200 per dolar AS.

Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia (BI) menunjukkan, nilai tukar rupiah menguat ke level 13.292 per dolar AS. Penguatan ini jika dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya yang tercatat ada di level 13.329 per dolar AS.

Data valuta asing Bloomberg, juga menunjukkan penguatan rupiah yang dibuka di level 13.250 per dolar AS. Meski sempat berfluktuasi ke level 13.305 per dolar AS di awal sesi, namun rupiah mampu menguat dan kembali ke kisaran 13.200 per dolar AS. Pada perdagangan hari ini, rupiah masih berada di kisaran 13.222 per dolar AS hingga 13.305 per dolar AS.

Data keyakinan konsumen di AS tercatat menurun. Penurunan terjadi karena ada sedikit keraguan dari masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi negara adi daya tersebut. Penurunan angka keyakinan konsumen tersebut membuat nilai tukar AS melemah dan berimbas kepada penguatan mata uang lainnya termasuk rupiah.

Sentimen lain yang juga memperngaruhi pergerakan rupiah adalah keluarnya data penjualan ritel China yang diparkriakan akan membaik dan berdampak positif. Membaiknya perkonomian China tersebut mendorong penguatan hampir seluruh mata uang di Asia.

"Hari ini rupiah berpeluang menguat walaupun tidak signifikan mengingat dolar AS yang melemah diprediksi hanya akan terjadi sementara," kata Ekonom PT Samuel Sekuritas Rangga Cipta.

Selain faktor eksternal, dilansir dari Reuters, Analis Pasar Uang Asia Commonwealth Bank of Australia, Singapura, Andy Ji mengatakan, BI telah menunjukkan kekuatannya dengan melakukan intervensi. Selama ini memang BI terus menjaga rupiah agar volatilitasnya tidak terlalu tinggi.

"Jelas bahwa mereka telah menyediakan likuditas dolar AS yang cukup di pasar," jelasnya. Dengan persediaan yang cukup tersebut maka meskipun ada permintaan yang tinggi namun penguatan dolar tak tinggi.

Ia melanjutkan, pelemahan rupiah tidak sendiri. Ringgit yang merupakan mata uang Malaysia pun juga mengalami pelemahan. Rupiah dan ringgit merupakan mata uang di asia yang mengalami pelemahan terdalam. (Sis/Gdn)

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha mendukung langkah Bank Indonesia (BI) mengeluarkan aturan terkait kewajiban penggunaan rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Indonesia, termasuk dalam hal gaji para pekerja asing atau ekspatriat.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Tenaga Kerja, Benny Sutrisno mengatakan, dengan aturan ini, rupiah akan lebih berdaulat di dalam negeri. "Saya sih setuju dengan kebijakan gaji pakai rupiah ini, kita harus berdaulat. (Kebijakan ini) sudah sangat tepat," ujarnya di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (11/6/2015).

Meski demikian, Kadin tetap meminta pemerintah untuk menyerahkan persoalan ini kepada perusahaan dan pekerjanya asing yang kontraknya selama ini telah berjalan. Pasalnya masing-masing pihak tetap harus menjalankan kontrak tersebut.

"Masalah gaji hak perorangan dengan perusahaan, sebenernya itu hak mereka. Seperti ketika anda bekerja di luar negeri kalau pakai, valuta asing kan hak Anda," lanjutnya.

Meski demikian, jika pemerintah dan BI tetap memperketat penggunaan rupiah dalam hal gaji, Benny yakin hal tersebut tidak akan mengurangi minat para ekspatriat untuk bekerja di Indonesia.

"Tidak akan berpengaruh. Dia akan minta kompensasi sesuai dengan keahliannya dia. Bukan variabel utama juga untuk menentukan apakah seorang tenaga ahli asing mau masuk apa tidak ke Indonesia," tandasnya.

Sebelumnya, BI telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.17/11/DKSP perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). SE mulai berlaku pada 1 Juni 2015 lalu.

Dalam SE tersebut mewajibkan seluruh transaksi di dalam negeri baik tunai maupun non-tunai untuk menggunakan rupiah. Para pegawai asing pun wajib mendapat gaji dalam rupiah. Namun memang ada beberapa pengecualian.

Pelaksana Tugas Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, Eko Yulianto mengatakan BI akan memberikan pengecuali pada ekspatriat yang bekerja di Indonesia. Namun dengan syarat ekspatriat tersebut bekerja sebagai tenaga ahli atau mempunyai keahlian tertentu yang belum dimiliki pekerja Indonesia.

"Di wilayah NKRI, tetap harus gunakan rupiah karena ketentuan umum memang demikian. Tapi untuk ekspatriat yang tenaga ahli, yang tidak ada di sini bisa dipertimbangkan tidak gunakan rupiah," ujarnya.

Namun, bagi ekspatriat yang bekerja dengan profesi standar dan tidak punya keahlian tertentu, maka gajinya tetap harus dibayarkan dalam rupiah.

"Kalau hanya orang asing saja dan tidak punya keahlian, tidak bisa. Kalau ada profesi tertentu saja yang hanya bisa diisi oleh tenaga ekspatriat," katanya. (Dny/Gdn)