Liputan6.com, Jakarta - Dicoretnya Bank Mandiri dari daftar BUMN penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) disayangkan bank plat merah tersebut.

Namun Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya akan mengupayakan cara lain untuk mendapatkan modal selain dari PMN.

"Kalau buat Mandiri apakah itu diberikan atau tidak, kami punya cara lain untuk memupuk modalnya. Misalya dengan mengurangi dividen pay out ratio, menjadi sekitar 20 persen. Biasa kita 30 persen," ujarnya di Jakarta, Hotel Shangri La, Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Menurut Budi, dengan pemotongan ini bisa menjadi alternatif pengganti PMN. Namun hal tersebut baru berupa gagasan dan belum disetujui oleh Kementerian BUMN.

"Kalau dividen pay out ratio-nya turun kan sudah dapat (ganti PMN). Kalau misalnya biasanya setor dividen Rp 20 triliun, kalau dikurangi 10 persen itu sudah dapat Rp 2 triliun. Kalau dikurangi 20 persen itu sudah Rp 4 triliun. Kalau 2 tahun itu saja sudah Rp 8 triliun. Tapi Belum ada persetujuan pengurangan dividen," jelasnya.

Meski demikian, Budi menyatakan bahwa pihaknya masih berharap untuk mendapatkan PMN tersebut guna menggenjot kinerja perseroan.

"Ini kan belum final juga. Dari Komisi VI dan Komisi XI, sampai ke Paripurna. Tapi kita ada jalan keluarnya, ada alternatifnya. (Kalau PMN dipangkas) Antam dipotong setengahnya, kita juga dari kalau dari Rp 5 triliun jadi Rp 2,5 triliun. Rp 2,5 triliun kan tanggung. Tapi kita ada alternatif kalau PMN dipangkas," tandas dia. (Dny/Nrm)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi VI DPR RI akhirnya ketuk palu untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 37,276 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015. Namun demikian, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang digadang-gadang akan mendapatkan nyatanya tak masuk dalam daftar penerima PMN.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno beralasan, Bank Mandiri tidak mendapat PMN karena dianggap belum masuk prioritas dari program pemerintah.

"Memang bukan dianggap prioritas, jumlah PMN dilihat prioritasnya, karena ada kebutuhan kementerian lain," kata dia, Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Dia mengatakan, saat ini pemerintah sedang fokus pada bidang infrastruktur, pangan dan kredit usaha rakyat. Maka dari itu, pihaknya mengatakan jika masih ada kemunginan akan mengajukan penambahan PMN untuk tiga perusahaan pelat merah antara lain PT PLN (Persero), PT Perum Jaminan Kredit Indonesia (Persero), dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero).

Kemudian, adapun besarannya masing-masing PLN sebesar Rp 5 triliun, Jamkrindo Rp 500 miliar dan Askrindo Rp 500 miliar.

Rini menambahkan, dengan keputusan tersebut bukan berarti pemerintah tidak mengajukan PMN untuk Mandiri pada tahun depan.

"Bank Mandiri tidak disetujui, bukan berarti tahun akan datang tidak mengusulkan," ujar Rini. (Amd/Ndw)

Liputan6.com, Jakarta - Dicoretnya Bank Mandiri dari daftar penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) membuat direksi kecewa. Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengakui meski tidak memberikan pengaruh besar terhadap kinerja yang akan dicapai bank tersebut, namun adanya PMN diyakini mampu mendorong ekspansi kredit bank BUMN ini.

"Yang kita rasakan memang kalau dengan PMN, ini bisa lebih tinggi lagi ekspansi yang bisa kita lakukan. Tapi ekspansi kredit angkanya kita masukan ke OJK, karena sifatnya tahun lalu. Itu belum memasukan PMN," ujarnya di Hotel Shangri La, Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Menurut dia, PMN memang belum dimasukan ke dalam hitungan target yang ingin dicapai perseroan pada tahun ini. Namun jika mendapatkan PMN, tentu target yang ingin dicapai bisa semakin didorong lebih tinggi.

"Jadi target kita di 2015 itu belum mempertimbangkan adanya tambahan PMN. Tapi kalau ada tambahan ini, kita tambah lagi targetnya di revisi APBN nanti," lanjut dia.

Jika tahun ini tidak mendapatkan PMN, Budi berharap pada tahun berikutnya bank yang dipimpinnya tersebut bisa mendapatkan PMN.

"Mandiri sendiri posisinya antara 2015 sampai 2020 itu butuh sekali. Nah sekarang tergantung pemerintah bisa masukinnya kapan, mau 2016, 2017 atau kapan. Kita buth sekali right issue sekali lagi. Untuk risk capital sekitar Rp 20 triliun," tandasnya. (Dny/Nrm)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan sedang mengkaji penggabungan (merger) dua bank pelat merah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Menteri BUMN, Rini Soemarno, mengatakan, merger tersebut tak bisa diputuskan secara cepat mengingat perlu pengkajian secara mendalam.

"Masih perlu dibahas lebih dalam lagi," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Rini mengatakan, sejumlah strategi terus diupayakan. mengingat, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah berada di depan mata. Dia berharap, bank di Tanah Air tidak tergilas oleh keberadaan bank asing.

"Bagaimana bank BUMN nanti dapat kuat kompetisisi di Indonesia untuk mempertahankan pasar dengan pasar ASEAN yang terbuka," paparnya.

Sebagaimana diketahui, wacana penggabungan bank santer terdengar beberapa waktu lalu. Wacana tersebut digulirkan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dengan harapan bank Tanah Air mampu bersaing dengan bank ASEAN.

Namun, lanjut Menkeu, kendati digabung dua bank tersebut belum mampu bersaing dengan Bank DBS asal Singapura.

"Mandiri dan BNI dimerger saja tidak akan mengejar DBS. Tapi paling tidak mendekati," tutupnya.

Sekadar informasi, hingga akhir tahun lalu PT Bank Mandiri Tbk mencatat total aset senilai Rp 855 triliun, sedangkan total aset BNI pada 2014 sebesar Rp 416,6 triliun . Jika kedua bank itu digabung, total asetnya mencapai Rp 1.271,6 triliun. Sedangkan DBS saat ini mencatat aset US$ 318,4 miliar atau sekitar Rp 4.038 triliun (kurs: Rp 12.683/ US$). (Amd/Gdn)

PT Bank Mandiri Tbk hingga akhir tahun 2014 mencatatkan total aset senilai Rp 855 triliun.

Liputan6.com, Kapuas Hulu - Kecamatan Badau, yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, merupakan salah satu wilayah Indonesia bagian utara yang langsung berbatasan dengan Kuching, Malaysia.

Kehidupan masyarakat di perbatasan ini memang sangat unik, Meskipun warga Indonesia, selain kebutuhan pokoknya sebagian disuplai dari Malaysia, dalam transaksi mereka juga menggunakan dua mata uang, Rupiah dan Ringgit Malaysia.

Salah satu warga Badau, Stefanus (36)‎ mengaku, kesehariannya lebih suka dan lebih banyak menggunakan Ringgit dalam bertransaksi ketimbang Rupiah.

"Ini kan dekat dengan Malaysia, jadi kadang kalau mau beli pakai rupiah itu uangnya lusuh sekali, banyak coret-coret, jadi rasanya malu kalau mau gunakan, beda dengan Ringgit Malaysia," kata dia di Badau, Rabu (‎11/2/2015).

Stefanus menjelaskan, secara fisik, Ringgit Malaysia lebih bersih ketimbang rupiah. Hal itu dikarenakan pemerintah Malaysia selalu menekankan untuk menjaga mata uang mereka. "Kalau di sini Ringgit dipakai tapi ada coretan sedikit, tidak mau terima," tuturnya.

>>> Klik halaman berikutnya

Source: liputan6.com

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pihaknya belum mau memikirkan rencana penggabungan bank yang dipimpinnya dengan PT Bank Negara Indonesia (BNI).

Menurut Budi, pihaknya saat ini tengah sibuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mengumpulkan modal untuk menopang kinerja tersebut.

"Kendalanya, makin banyak ditanya nggak kerja-kerja. Mending kumpulkan modal kredit untuk bangun infrastruktur," ujar Budi dalam konferensi pers di Plaza Mandiri, Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Sebelumnya, saat menghadiri The Economist Events’ Indonesia Summit in Jakarta di Hotel Shangri La, Budi mengatakan bahwa untuk rencana merger tersebut harus diputuskan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemilik saham terbesar bank plat merah tersebut.

"Saya belum tahu, itu porsinya Ibu Menteri (Rini Soemarno)," kata dia.

Sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno menuturkan, penggabungan (merger) dua bank pelat merah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masih perlu dibahas lebih dalam. Sejumlah strategi terus diupayakan mengingat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah berada di depan mata. Dia berharap bank di Tanah Air tidak tergilas oleh keberadaan bank asing.

Rencana penggabungan bank santer terdengar. Renana tersebut digulirkan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dengan harapan bank Tanah Air mampu bersaing dengan bank ASEAN. Namun, lanjut Menkeu, kendati digabung dua bank tersebut belum mampu bersaing dengan Bank DBS asal Singapura.

Sekadar informasi, hingga akhir tahun lalu PT Bank Mandiri Tbk mencatat total aset senilai Rp 855 triliun, sedangkan total aset BNI pada 2014 sebesar Rp 416,6 triliun . Jika kedua bank itu digabung, total asetnya mencapai Rp 1.271,6 triliun. Sedangkan DBS saat ini mencatat aset US$ 318,4 miliar atau sekitar Rp 4.038 triliun (kurs: Rp 12.683/ US$). (Dny/Ahm)

Liputan6.com, Jakarta PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 9,2 persen pada 2014 jika dibandingkan 2013.

Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, perseroan mencatatkan laba bersih sebesar Rp 19,9 triliun atau naik Rp 1,7 triliun pada 2014 jika dibandingkan akhir 2013 yang sebesar Rp 18,2 triliun.

"Tahun 2014 itu menjadi tahun paling susah bagi dunia perbankan," ujar Budi dalam konferensi pers di Plaza Mandiri, Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Sementara itu, pertumbuhan kredit secara tahunan sebesar 12,2 persen pada akhir 2014 menjadi Rp 530 triliun dari Rp 472,4 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya dengan rasio NPL terjaga di level 2,15 persen.

"Pertumbuhan penyaluran kredit itu mendorong peningkatan aset menjadi Rp 855 triliun dari Rp 733,1 triliuun pada Desember 2013," lanjut dia.

Selain pertumbuhan kredit Bank Mandiri, lanjutnya, kenaikan laba bersih juga ditopang oleh pertumbuhan operating income yang meningkat Rp 5,9 triliun atau secara tahunan tumbuh 11,7 persen menjadi Rp 56,9 triliun. Pertumbuhan operating income ini berasal dari pendapatan bunga bersih dan premi bersih.

"Tumbuhnya 14,8 persen menjadi Rp 41,8 triliun, dan dari fee based income yang mencapai Rp 15,1 triliun," tandasnya. (Dny/Ahm)

Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencatatkan pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada 2014 dari sebelumnya Rp 556,3 triliun menjadi Rp 636,4 triliun.

Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dari pencapaian tersebut, total dana murah yaitu giro dan tabungan yang berhasil dikumpulkan Bank Mandiri mencapai Rp 380,5 triliun.

"Terutama didorong oleh peningkatan tabungan sebesar Rp 15,9 triliun hingga mencapai Rp 252,4 triliun," ujarnya dalam konferensi pers di Plaza Mandiri, Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Sementara itu, penyaluran kredit tumbuh sebesar 12,2 persen pada akhir 2014 menjadi Rp 530 triliun dari Rp 472,4 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya dengan rasio NPL terjaga di level 2,15 persen.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Pahala N. Mansury mengatakan kenaikan penyaluran kredit terjadi di seluruh bisnis dengan pertumbuhan tertinggi pada segmen mikro yang mencapai 33,2 persen menjadiu Rp 36 triliun pada Desember 2014.

"Segmen yang mengalami pertumbuhan paling tinggi masih pada segmen mikro, dengan portfolio sampai Rp 36 triliun," kata dia.

Sedangkan jumlah nasabah kredit mikro juga mengalami peningkatan sebanyak 119 ribu nasabah. Dan kredit yang tersalurkan untuk segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mencatat pertumbuhan sebesar 13,6 persen menjadi Rp 73,4 triliun.

Selain itu, Bank Mandiri juga menyalurkan pembiayaan khusus dengan skema penjaminan pemerintah yaitu melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga akhir 2014, jumlah nasabah KUR Bank Mandiri meningkat 34 persen (yoy) menjadi lebih dari 395 ribu nasabah dengan limit sebesar Rp 18,2 triliun. (Dny/Ndw)

Liputan6.com, Jakarta - Rencana PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menerbitkan saham baru atau rights issue tampaknya batal teralisasi. Hal menyusul dicoretnya bank plat merah tersebut dari daftar BUMN yang mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN).

Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, jika ingin menerbitkan rights issue, maka pihaknya harus mendapatkan PMN.

"Harus dengan PMN, cuma pemerintah tidak mau terdilusi. Jadi harus ada PMN. Kalau PMN tidak jadi, itunya (rights issue) tidak jadi," ujar Budi di Plaza Mandiri, Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Sebelumnya, Budi mengungkapkan meski tidak mendapatkan tambahan modal dari PMN, namun dirinya yakin masih banyak cara bagi perseroan untuk mendapatkan modal tambahan.

"Caranya banyak, paling gampang dividen, selain itu ada rights issue, ada juga konsolidasi, (merger) juga bisa nambah modal," lanjutnya.

Untuk dividen, pihaknya bisa meminta pengurangan setoran dividen tahun buku 2015, atas pencapaian kinerja perseroan sepanjang 2014.

"Penguatan modal bisa juga dengan mengurangi dividen pay out ratio, menjadi 20 persen, dari biasanya kita 30 persen," kata Budi.

Menurut Budi, pemotongan dividen ini bisa menjadi alternatif pengganti PMN. Namun hal tersebut baru berupa gagasan dan belum disetujui oleh Kementerian BUMN.

"Kalau dividen pay out rationya turun sudah dapat (ganti PMN). Kalau misalnya biasanya setor dividen Rp 20 triliun, kalau dikurangi 10 persen itu sudah dapat Rp 2 triliun. Kalau dikurangi 20 persen itu sudah Rp 4 triliun. Kalau 2 tahun itu saja sudah Rp 8 triliun. Tapi belum ada persetujuan pengurangan dividen," ujar Budi. (Dny/Ahm)